Tak Ingin Bebani Masyarakat, Bamsoet Minta Penerapan Kebijakan Integrasi Tol Ditunda

Tak Ingin Bebani Masyarakat, Bamsoet Minta Penerapan Kebijakan Integrasi Tol Ditunda
Tak Ingin Bebani Masyarakat, Bamsoet Minta Penerapan Kebijakan Integrasi Tol Ditunda Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI  mengimbau kepada pemangku kepentingan untuk tidak memberatkan masyarakat di tengah situasi ekonomi. Sebab itu, Bamsoet meminta pemerintah menunda penerapan kebijakan tol integrasi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menerapkan integrasi transaksi tol di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) mulai Sabtu (29/9) pukul 00.00 WIB. “Perlu dipertimbangkan kembali jangan sampai kenaikan itu justru memperberat masyarakat,” kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/9).
Pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut  menganggap kenaikan tersebut cukup mengganggu dalam situasi ekonomi yang kurang baik. “Menurut saya kurang tepat waktunya untuk menaikkan tarifnya,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Bambang mendukung upaya pemerintah mengejar pertumbuhan peningkatan pendapatan negara. Tetapi, ia mengatakan harus menghitung berbagai risiko dalam berbagai hal. “Tidak saja masyarakat pemakai jalan tapi dampaknya nanti kepada lain-lain, barang lain atau barang pokok yang lain,” kata dia.
Dalam siaran pers Kementerian PUPR Selasa (25/9), kebijakan integrasi transaksi tol sebagai upaya pemerintah mendorong terwujudnya sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien. Kebijakan ini untuk memperlancar mobilitas manusia, barang, dan jasa.
Dengan adanya integrasi, penggunaan Tol JORR sepanjang 76 kilometer akan dikenakan satu tarif, yakni Rp 15 ribu untuk kendaraan Golongan I, Rp 22.500 untuk kendaraan Golongan II dan III, dan Rp 30 ribu untuk Golongan IV dan V. Saat ini, untuk kendaraan dari Simpang Susun Penjaringan yang menuju Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok, Golongan I membayar sebesar Rp 34 ribu, sedangkan kendaraan Golongan V sebesar Rp 94.500.
Namun demikian, pemberlakuan integrasi transaksi tol JORR ini sebenarnya akan terdapat penurunan tarif tol. Tarif Golongan I turun sebesar Rp 19 ribu, sedangkan Golongan V turun sebesar Rp 64.500.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bank Sentral AS Kembali Menaikkan Suku Bunga Jangka Pendek Sebesar 25 Basis Poin

Image
Bank Sentral AS Kembali Menaikkan Suku Bunga Jangka Pendek Sebesar 25 Basis Poin Pada Rabu (26/9), Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, menaikkan suku bunga jangka pendeknya sebesar seperempat persentase atau 25 basis poin. Ini merupakan kenaikan suku bunga ketiga tahun ini dan langkah kedelapan sejak akhir 2015. “Mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar kerja dan inflasi, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk suku bunga federal fund (FFR) menjadi 2,00 persen hingga 2,25 persen,” kata bank sentral dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan dua hari, Rabu (27/9). The Fed mengatakan, pasar tenaga kerja AS terus menguat dan kegiatan ekonomi sudahh meningkat pada tingkat yang kuat. Kondisi itu juga didorong dengan belanja rumah tangga dan investasi bisnis tumbuh tinggi. Bank sentral juga mengatakan, baik inflasi maupun apa yang disebut inflasi inti untuk barang-barang selain makanan dan energi mende
Read more

Genjot Bisnis KPR, BNI Gelar 1.046 Akad Kredit Massal

Image
Genjot Bisnis KPR, BNI Gelar 1.046 Akad Kredit Massal Secara serentak di beberapa kota, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menggenjot bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan akad kredit massal untuk 1.046 debitur. Hal ini dalam mendukung program Satu Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sejak tahun 2011. Penandatanganan akad kredit massal KPR Sejahtera BNI FLPP dipusatkan di Pasar Terapung Siring Menara Pandang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hadir menyaksikan penandatanganan massal tersebut, Direktur Bisnis Ritel BNI Tambok P Setyawati, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Budi Hartono, dan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti. Tambok mengatakan BNI sudah menjadi salah satu bank penyalur FLPP dalam 7 tahun terakhir ini. Pihaknya mendukung penuh langka
Read more

Terbukti Bersalah, Mantan Bupati Natuna Resmi Ditahan Kejati Kepri

Image
Terbukti Bersalah, Mantan Bupati Natuna Resmi Ditahan Kejati Kepri Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri pada Kamis (13/9), resmi menahan mantan Bupati Natuna Raja Amirullah. Raja langsung dijebloskan Kejati ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Tanjungpinang. Raja terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) Natuna tahun 2011, saat dia menjadi bupati Natuna. Eksekusi terhadap Raja dilakukan setelah Kejati Kepri menerima salinan putusan kasasi majelis hakim Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan kasasinya MA menyatakan Raja Amirullah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi. Ia dijatuhi hukuman penjara lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider penjara enam bulan. Terpidana dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelumnya, dalam sidang putusan di Pen
Read more