Kejati Sulselbar Akan Periksa Anggota DPRD Makassar Terkait Kasus Dugaan Anggaran Reses Fiktif

Kejati Sulselbar Akan Periksa Anggota DPRD Makassar Terkait Kasus Dugaan Anggaran Reses Fiktif
Kejati Sulselbar Akan Periksa Anggota DPRD Makassar Terkait Kasus Dugaan Anggaran Reses Fiktif. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) mendalami kasus dugaan anggaran reses fiktif di DPRD Kota Makassar. Sejauh ini, tim penyelidik masih mengumpulkan seluruh data dan keterangan. Tidak menutup kemungkinan jika masih dibutuhkan tambahan data dan keterangan, tim akan memeriksa beberapa anggota DPRD Makassar.
“Jadi segala kegiatan-kegiatan pengumpulan data dan keterangan itu didasarkan dari kebutuhan tim penyelidik,” terang Kasi Penkum Kejati Sulselbar Salahuddin saat memberikan keterangan di Makassar, Kamis (27/9).
Tim penyelidik masih mempelajari dan berupaya memahami alur kasusnya. Dalam perjalanannya, pasti membutuhakn keterangan dari pihak lain. “Saya tidak bisa berkhayal atau meraba-meraba siapa yang akan dipanggil. Yang jelas siapa pun yang akan diundang, orang yang memahami masalah tersebut sesuai dengan kebutuhan dari pada tim penyelidik,” tegasnya.
Sebelumnya, Kejati Sulselbar sudah memeriksa beberapa anggota atau pejabat struktural DPRD Makassar. Masing-masing yang diperiksa sejak pekan lalu itu adalah Sekretaris DPRD Kota Makassar Adwi Awan Umar dan Bendahara DPRD Kota Makassar Taufik.
Keduanya diperiksa lantaran dianggap mengetahui mekanisme dan proses penggunaan dana reses. “Kami sudah panggil untuk dimintai keterangan, untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan kasus itu,” terang Salahuddin.
Kejaksaan, sejauh ini masih terus bekerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dalam proses penyelidikan dalam laporan kasus tersebut. “Tentunya untuk pemeriksaan-pemeriksaan keterangan itu. Karena ada beberapa data-data yang dikroscek dan kemungkinan ada beberapa file-file dokumen yang sementara dipelajari,” ucapnya.
Sementara dugaan penggunaan dana reses fiktif dilaporkan lembaga anti-korupsi di Makassar. Dalam laporannya, disebutkan bahwa anggaran reses yang dikucurkan untuk beberapa anggota DPRD Kota Makassar diduga disalahgunakan dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bank Sentral AS Kembali Menaikkan Suku Bunga Jangka Pendek Sebesar 25 Basis Poin

Image
Bank Sentral AS Kembali Menaikkan Suku Bunga Jangka Pendek Sebesar 25 Basis Poin Pada Rabu (26/9), Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, menaikkan suku bunga jangka pendeknya sebesar seperempat persentase atau 25 basis poin. Ini merupakan kenaikan suku bunga ketiga tahun ini dan langkah kedelapan sejak akhir 2015. “Mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar kerja dan inflasi, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk suku bunga federal fund (FFR) menjadi 2,00 persen hingga 2,25 persen,” kata bank sentral dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan dua hari, Rabu (27/9). The Fed mengatakan, pasar tenaga kerja AS terus menguat dan kegiatan ekonomi sudahh meningkat pada tingkat yang kuat. Kondisi itu juga didorong dengan belanja rumah tangga dan investasi bisnis tumbuh tinggi. Bank sentral juga mengatakan, baik inflasi maupun apa yang disebut inflasi inti untuk barang-barang selain makanan dan energi mende
Read more

Genjot Bisnis KPR, BNI Gelar 1.046 Akad Kredit Massal

Image
Genjot Bisnis KPR, BNI Gelar 1.046 Akad Kredit Massal Secara serentak di beberapa kota, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menggenjot bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan akad kredit massal untuk 1.046 debitur. Hal ini dalam mendukung program Satu Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sejak tahun 2011. Penandatanganan akad kredit massal KPR Sejahtera BNI FLPP dipusatkan di Pasar Terapung Siring Menara Pandang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hadir menyaksikan penandatanganan massal tersebut, Direktur Bisnis Ritel BNI Tambok P Setyawati, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Budi Hartono, dan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti. Tambok mengatakan BNI sudah menjadi salah satu bank penyalur FLPP dalam 7 tahun terakhir ini. Pihaknya mendukung penuh langka
Read more

Terbukti Bersalah, Mantan Bupati Natuna Resmi Ditahan Kejati Kepri

Image
Terbukti Bersalah, Mantan Bupati Natuna Resmi Ditahan Kejati Kepri Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri pada Kamis (13/9), resmi menahan mantan Bupati Natuna Raja Amirullah. Raja langsung dijebloskan Kejati ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Tanjungpinang. Raja terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) Natuna tahun 2011, saat dia menjadi bupati Natuna. Eksekusi terhadap Raja dilakukan setelah Kejati Kepri menerima salinan putusan kasasi majelis hakim Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan kasasinya MA menyatakan Raja Amirullah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi. Ia dijatuhi hukuman penjara lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider penjara enam bulan. Terpidana dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelumnya, dalam sidang putusan di Pen
Read more